WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, telah diterbitkan. . 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara dan UU No. komponen pertahanan negara. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 3) Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara. 3. Dalam ketiga undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pertahanan negara terdiri dari tiga komponen, yaitu Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung. dan terarah segenap komponen pertahanan negara. 3 Oktober 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328. pembinaan kemampuan pertahanan 6. 5. Fungsi. 3. 2. Untuk itu Kemhan Republik Indonesia (RI) mulai menggelar sosialisasi program komponen cadangan sejak Rabu (10/3/2021). Sementara ayat (2) menyebutkan “Pembiayaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia serta. Jadi, TNI yang menjadi garda terdepan dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. "Ini yang yang akan jadi fokus persiapan pemikiran dan penyelenggaraan gelar pertahanan dan keamanan negara kita ke depan," tutur dia. Amandemen UUD ’45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3. 34/2004 tentang TNI Pasal 7 ditegaskan te n ta n g p e n tin g n y a k e b e ra d a a n k o m p o n en cad an g an d alam m en y o k o n g K o m p o n en U tam a P ertah an an N eg ara. terpadu dan terarah segenap komponen pertahanan negara. bela negara, penataan komponen pendukung, dan pembentukan komponen cadangan. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Komponen. 5. Direktur STHM menyatakan bahwa “UU RI no. 2. Sumber Daya Alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan. 5. id - Sistem pertahanan negara Indonesia bersifat semesta yang. KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020 MENTERI PERTAHANAN, Menimbang : a. 2 2019. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sebagai pertahanan yang didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan. (4) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan Vol. Sumber Daya Alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan. Hal itu berlaku usai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran Nomor 27 tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara. Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara. Head topics. Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut, amanat UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara untuk mengatur komponen cadangan dan komponen pendukung dalam suatu undang-undang sudah dilaksanakan oleh pemerintah melalui penerbitan Undang-Undang No 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya. Banyak orang yang salah persepsi bahwa Komponen Cadangan (Komcad) adalah wajib militer. Sebab merujuk pada Pasal 7 UU Pertahanan Negara, komponen utama dalam menghadapi ancaman selain ancaman militer adalah lembaga di luar bidang pertahanan. "UU PSDN sejatinya merupakan implementasi dari UU No. Berikut adalah bunyi dari pasal dalam undang-undang tentang pertahanan negara tersebut. Dikutip langsung dari Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, berikut pengertian tentara: "Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan. dan/atau kuantitas Komponen Pendukung dalam usaha Pertahanan Negara. Prabowo mengatakan ada 3. Lebih lanjut dikatakan bahwa perkembangan dinamika lingkungan. (2) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan pembinaan Komponen Pendukung. 11 No. terpadu dan terarah segenap komponen pertahanan negara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj. secara terpadu dan terarah segenap komponen pertahanan negara. Undang-Undang ini direncanakan akan dicabut/tidak berlaku lagi setelah Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan. Komponen pertahanan negara yang satu ini merupakan salah satu usaha Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Perubahan Uu 20-1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri. keamanan negara. 24 | Jurnal Pertahanan & Bela Negara | Agustus 2018, Volume 8 Nomor 2gilanglanggeng. Jakarta. 3. Komponen Cadangan merupakan salah satu unsur dari Sumber Daya Pertahanan Militer selain. Oleh : Dra. 1, 2014, hlm. Pertahanan sangat diperlukan oleh tiap-tiap negara, termasuk Indonesia. Sumber Daya Alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan. Pasal 3 (1) Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi: a. komponen pertahanan negara. Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara. Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, disebutkan pertahanan negara Indonesia diselenggarakan melalui Sistem Pertahanan Semesta. Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Negara Indonesia, memiliki tiga komponen, diantaranya yaitu komponen utama, komponen cadangan, serta komponen pendukung. Kaum muda Indonesia adalah masa depan bangsa ini. Tantangan Dan Harapan. Berikut. “Padahal, pada pengaturan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara, yang telah secara eksplisit dan memberikan batasan perihal pengerahan. Berdasarkan UU RI No. 103 komponen cadangan tersebut digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat,. (3) Presiden mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf Angkatan atas usul b. 1. Pada dasarnya. Ia menekankan, komponen cadangan tidak boleh melakukan. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Menurut menurut UU No. Abstract In order to maintain the sovereignty and territorial integrity of a country, a strong and resilient defense is needed to face threats both from outside and from within the country. unpad. pertahanan negara antara lain: Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara di Wilayah, Kebijakan Pembentukan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan, Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, Kebijakan. 1. . kekuatan dan kemampuan komponen utama. bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara yaitu . Menurut dia, penguatan TNI Angkatan Laut (AL) sebagai salah satu komponen kekuatan maritim perlu dilakukan. UU RI nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Pertahanan semesta tersebut telah termaktub dalam UUD 1945 Pasal 27 dan 30 lalu ditegaskan dengan UU No. UU No. Hal ini merupakan panggilan konstitusi sesuai pasal 27 ayat Dokumen ini berisi Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/488/M/V/2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024. pertahanan negara antara lain: Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara di Wilayah, Kebijakan Pembentukan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan, Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, Kebijakan. Selanjutnya Bela negara dalam hal ini berguna sebagai materi ajar utama yang diberikan kepada anggota komponen cadangan pertahanan negara sehingga melalui. Terkait pembentukan dan penyusunan Komponen Cadangan, Prabowo menuturkan bahwa. Kesimpulan 3. Tugas TNI juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 bagian ketiga dan terdiri dari 4 pasal. Sedangkan, komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan. tirto. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU RI No. Temukan kuis lain seharga Education dan lainnya di Quizizz gratis! Mar 6, 2022 · Lebih lanjut, komponen kedua adalah pertahanan. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan mengenai usaha bela negara, komponen cadangan, dan komponen pendukung diatur dengan Undang-Undang; d. pertahanan negara . alat Pertahanan Negara, serta kewajiban yang diberlakukan kepada Warga Negara sebagai anggota Komponen Cadangan yang dimobilisasi dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. 4. Namun aturan di baliknya membuka celah Komcad dikerahkan untuk menanggapi "ancaman domestik", ujar. 2. (News. Yang diadakan dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945 yang di atur kemudian dalam undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan. Sistem pertahanan semesta terdiri dari empat komponen, yaitu komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, dan pendidikan bela negara. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai "Komponen Utama" dengan didukung oleh "Komponen. Pasal 27 ayat 3. usaha Pertahanan Negara. mewujudkan kemandirian pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; dan c. UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. ketentuan peralihan 9. Sri Indriyani U. 3 Tahun 2002 bahwa pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa/warga negara. TEMPO. Pengelolaan Komponen Cadangan dilaksanakan oleh Menteri berdasarkan kebijakan umum Pertahanan Negara dengan menerapkan sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia serta menaati peraturan perundang-undangan. Rancangan Undang-undang (RUU) Komponen Cadangan Pertahanan Negara (KCPN) yangSebagai kekuatan utama yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan pertahanan nirmiliter terdiri dari unsur utama dan unsur lain dari kekuatan bangsa. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (selanjutnya disebut sebagai UU Pertahanan Negara) dan sistem pertahanan yang dianut Indonesia saat ini yaitu. usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara. penyelenggaraan pertahanan negara 4. Adanya Surat Edaran Menteri PANRB No 27 Tahun 2021, sejatinya dapat memperkuat peran ASN sebagai agen dan aktor bela negara. Dalam penyelenggaraanya, kebijakan pertahanan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mewujudkan pertahanan negara yang memiliki kemampuan daya tangkal dalam menghadapi dan menanggulangi setiap ancaman. ” Jurnal Pertahanan & Bela Negara 7(3):89–104. Pasal tersebut memiliki butir, penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu “Upaya Bela Negara” adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. pengelolaan sistem pertahanan negara 5. com - Presiden Joko Widodo menegaskan, komponen cadangan atau komcad hanya digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. usaha Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 2. (3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan. Komponen Cadangan hanya untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan negara. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. pembangunan satuan komponen cadangan matra darat, matra laut, dan matra udara guna memperbesar dan memperkuat kemampuan . Selanjutnya Bela negara dalam hal ini berguna sebagai materi ajar utama yang diberikan kepada anggota komponen cadangan pertahanan negara sehingga melalui. Latar belakang a. 4. Pertahanan . Oct 20, 2022 · Pertahanan negara sama dengan melaksanakan kebijakan pertahanan negara. 5. Prabowo mengatakan tahapan pembentukan Komponen Cadangan dimulai sejak pendaftaran 17-31 Mei 2021. KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1. Pertama, UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Negara . com - Setiap. Soeprapto Kemhan. Hasilnya digunakan untuk memberi peringatan awal kepada pihak-pihak terkait guna melakukan langkah. MENU UTAMA. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Tentara Nasional Indonesia (TNI) ataupun keseluruhan komponen bangsa merupakan penyelenggara pertahanan negara yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara) (Mustaqim, 2011). Komponen Pertahanan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Undangundang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan penjelasannya di Buku Putih Pertahanan 2015 harus sesuai dengan Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional. Sebagai kekuatan utama yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara, komponen kekutan pertahanan dibagi menjadi 3 komponen yaitu : · “TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. pdf/6. Kondisi ini sangat memengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kornpleks dan multidimensional, berupa ancaman rniliter, ancaman. LAMPIRAN. PENGELOLAAN SISTEM. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. Sudjiwo MSc, Dirjakstra Ditjen Strahan, Pemanfaatan Potensi Samudera Hindia Bagi Kepentingan Pertahanan Negara, 2005 73 Dari gambar diatas dapat dijelaskan dalam uraian berikut: 1. Pasal 3 Penyelenggaraan Industri Pertahanan bertujuan: a. (3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang. strategi pertahanan negara; d. 103 anggota komponen cadangan tahun 2021 ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf. Komponen utama adalah Tentara Nasional. Komponen-komponen bela negara terdiri dari. PERAN SERTA ASN SEBAGAI KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN NEGARA. Isi dari Pasal 27 ayat 3 menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Salah satu sistem dan strategi pertahanan di Indonesia adalah sishankamrata. Sistem pertahanan semesta terdiri dari empat komponen, yaitu komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, dan pendidikan bela negara. 64) sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta (sishankamrata) memiliki ciri sebagai berikut. 2. Pengelolaan KomponenCadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk). UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. melaksanakan kebijakan pertahanan negara; 3. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 dijadikan sebagai pedoman bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara.